oleh

BPR Disemprit; Bayangkan! Dividennya Cuma Seuprit, Operasionalnya Segede Gaban alias Miliaran, Cacam..

Kantor BPR Baturaja. foto/ net

LAPORAN: Muhammad Wiwin/ Maruli Ebta

HARIANRAKYAT.CO.ID – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bank Perkreditan Rakyat Daerah (BPR) Baturaja, mendapatkan sorotan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Hal itu terkait dengan setoran pembagian laba atau dividennya kepada Pemerintah Daerah yang cuma seuprit, alias masih terlalu kecil. Di sisi lain, biaya operasional Bank milik daerah tersebut mencapai angka miliaran.

“Pada tahun 2019, biaya pemasaran BPR itu sekitar Rp1 Miliar. Untuk operasional dll, saya yakin di angka Rp9 miliaran. Dan saya yakin angkanya tahun ini melonjak drastis. Untuk gaji direksi (2 orang) saja, itu mencapai setengah miliar dalam setahun. Sementara dividennya cuma Rp150 juta. Itu pun kabarnya mau ditarik lagi karena tidak tercapai,” beber Wakil Ketua DPRD OKU, Yudi Purna Nugraha, diamini rekannya sesama anggota DPRD, Densi Hermanto, Selasa (31/08/2021).

Kata dia, itu baru sebatas operasional. Belum lagi biaya “entertain” direksi dan para pegawai BPR. Salah satu misal, adanya agenda keluar kota tiga kali dalam setahun, itu juga sangat tinggi. Terkesan foya-foya. Tidak wajar di tengah kondisi saat ini.  

Biaya pemasaran pun, menurut Yudi, sepertinya habis pada kegiatan-kegiatan pemerintahan (Pemkab) saja. Semestinya, untuk marketing (memasarkan produk), itu tidak melulu melekat pada kegiatan Pemda. Diluar itu, semacam kegiatan keorganisasian dan lain sebagainya, sesungguhnya juga tidak mengapa. Tentunya, dalam rangka marketing.

“Marketing itukan tidak terbatas. Segala hal kan bisa dilakukan. Contoh, ada organiasi atau apalah, yang berangkat keluar membawa nama daerah, bisa juga disupport. Minimal dibuatkan baju dengan logo BPR dan taglinenya. Nah, ini kami melihat BPR kurang bergerak di sosial masyarakat. Bergeraknya di pemerintahan terus,” cetus Yudi.

Oleh karena itu, DPRD berencana akan memanggil jajaran Direksi BPR Baturaja, untuk mempertanyakan hal-hal diatas, termasuk mempertanyakan sejauh mana standar operasional BPR dalam memberikan pinjaman kepada nasabah. Ini jika dikaitkan dengan adanya kasus pencairan dana pinjaman Krida yang diduga adanya pemalsuan tanda tangan.

“Ya. Kami akan memanggil pihak BPR dalam waktu dekat, pemanggilan ini salah satunya terkait kasus dugaan pemalsuan tanda tangan untuk pencairan dari BPR Baturaja dana fasilitas Krida talangan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) perjalanan dinas,” sambung Densi Hermanto.

Menurut Densi, pihaknya ingin mempertanyakan kejelasan kasus tersebut. Apakah ada sanksi bagi Direksi yang dianggap lalai menjalankan kewenangan.  

Baik Yudi maupun Densi, dalam ini mendesak jajaran Komisaris BPR untuk mengevaluasi kinerja Direksi. “Kalau memang terbukti adanya permainan terkait dugaan kasus Pinjaman Krida tidak sesuai dengan SOP yang ada. Tentunya hal ini harus dievaluasi oleh Komisaris, termasuk Direksi harus dievaluasi,” tegas keduanya.

Sementara itu, Direktur BPR Baturaja belum dapat ditemui. Wartawan portal ini hanya bisa menemui Rahma selaku Business Support Manager BPR Baturaja. Perihal dividen dan lainnya, kata dia, baiknya ditanyakan melalui surat.

Namun, terkait kasus dugaan pemalsuan tanda tangan untuk pencairan dari BPR Baturaja dana fasilitas Krida talangan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) perjalanan dinas, menurut dia, sudah diselesaikan. Dan oknum pegawai yang bersangkutan, sudah diberi sanksi tegas.

“Kasus tersebut sudah diselesaikan dan kreditnya juga sudah selesai, sedangkan yang memproses kredit tersebut sudah diberi sanksi. Terkait seperti apa SOP kami, itu sudah sesuai dengan aturan,” pungkasnya. (red)

Komentar