oleh

APBD OKU Kolaps!, Waka DPRD: Kita Perjuangkan Tukin PNS

Wakil Ketua DPRD OKU, Yudi Purna Nugraha, SH.

HARIANRAKYAT.CO.ID – Posisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dalam kondisi terjepit. Ya!, Pemkab OKU saat ini mengalami defisit anggaran mencapai Rp170 miliar.

“Ya, bisa dikatakan APBD kita kolaps,” cetus Wakil Ketua (waka) DPRD OKU, Yudi Purna Nugraha, kepada portal ini, di gedung DPRD OKU, Selasa (31/08/2021).

Kondisi ini menjadi dilema. Pasalnya, di tengah kondisi keuangan daerah yang ‘empot-empotan” itu, Pemkab OKU juga menyampaikan usulan untuk pembayaran Tunjangan Kinerja (Tukin) kepada DPRD OKU.

Nah, ini juga menurut Yudi, sesungguhnya tak lepas dari perhatian pihaknya (DPRD,red).  Maksud Yudi, pihaknya pun sedang berjuang untuk bagaimana membayarkan Tukin kepada para pegawai.

“Akan kita pilih efisiensi di bidang apa nanti. Saat ini kita sedang berfikir bagaimana dapat menganggarkan Tukin untuk sisa 6 bulan (dari Juli – Desember 2021 kedepan). Ini lagi diperjuangkan,” sebut dia.

Sambung Yudi, kedepan format Tukin ini mesti diubah. Mengapa? Dijelaskan Yudi, bahwa APBD OKU hanya Rp1,3 Triliun. Dari jumlah tersebut sekitar Rp125 Miliar untuk pembiayaan Tukin saja (serapannya sekitar Rp100 miliar).  Nah, ini menurut dia sudah tidak benar.

“Ini sudah tidak sehat lagi. Itu harus diubah. Dan output dari pemberian Tukin itu sendiri masih kita pertanyakan. Sebab kita hanya terima laporan saja setiap tahun,” imbuh dia.

Namun begitu, di tengah kondisi pandemi ini, Yudi sepakat bagaimana caranya mendistribusikan hal-hal yang wajib dulu. Salah satunya itu, Tukin. Bahwa Tukin menurut dia, menjadi kewajiban yang harus diberikan secara penuh.

“Intinya, ini lagi diperjuangkan dan dipikirkan. Masih dimungkinkan untuk itu (pembayaran Tukin). Tapi perlu diingat, ini juga tergantung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam  melakukan efisiensi-efisiensi anggaran. Saya yakin, Pak Tarmizi (Sekda,red) dan Pak Hanafi (Kepala BPKAD) mampu untuk mengefisiensikannya,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa bukan hanya Tukin yang sedang diperjuangkan DPRD. Rencana kenaikan gaji Kepala Desa (kades) tahun 2021, inipun juga sedang dipikirkan dan diperjuangkan.

Lalu bagaimana hutang kerjasama berupa advertorial antara Pemkab OKU dalam hal ini Bagian Humas dan Protokol setda OKU dengan media-media partnernya yang belum terbayar? Ditegaskan Yudi, bahwa, yang namanya hutang, tentu harus dibayar dalam tahun berjalan.

Apakah akan dibayarkan di tahun ini juga? “Itu ranah Sekretariat Daerah (Setda). Mereka menganggarkan atau tidak. Pada prinsipnya, hutang pada pihak ketiga harus dibayar. Dan lagi-lagi, ini tergantung sikap pemerintah,” demikian Yudi.

Sementara itu,  Densi Hermanto, salah satu anggota DPRD OKU dari Fraksi Kebangkitan Bangsa menambahkan, bahwa terjadinya defisit ini dikarenakan ada asumsi pendapatan tidak mencapai target (posisi PAD). Dan kedua, adanya refocusing anggaran belanja untuk membiayai penanganan Covid-19.  

“Sumber APBD kita dana-dana transfer itulah. Untuk PAD, sama sekali tidak bisa diharapkan. Rendah sekali. Tekor APBD kita. Dan kabarnya pula, dana yang dianggap bisa dipakai di APBD Perubahan nanti baru ada sekitar Rp30 miliar,” ungkap Densi.

Senada disampaikan Ketua DPRD OKU, H. Marjito Bachri, ketika diwawancarai wartawan di ruang kerjanya, sehari sebelumnya. Kata Marjito, saat ini Kabupaten OKU dalam kondisi defisit anggaran sampai Rp 170 milyar.

“Kita tawarkan kepada daerah silahkan saja untuk pengajuan Tukin. Tapi bagaimana soal serapan anggaran sampai Agustus,” ujarnya, Senin (30/8). Artinya Pemkab yang nantinya menghitung supaya angka tersebut sesuai dengan apa yang diusulkan sebagai kebutuhan untuk penganggaran Tukin.

 Tentu juga harus dipertimbangkan bagaimana kondisi saat ini. Dia menggambarkan di pusat juga pemerintah melakukan pemotongan anggaran Tukin. Dalam hal ini perlu juga dipikirkan bagaimana kepentingan masyarakat. Dia juga berharap pembangunan fisik jangan sampai terganggu. (win)

Komentar