Biaya pemasaran pun, menurut Yudi, sepertinya habis pada kegiatan-kegiatan pemerintahan (Pemkab) saja. Semestinya, untuk marketing (memasarkan produk), itu tidak melulu melekat pada kegiatan Pemda. Diluar itu, semacam kegiatan keorganisasian dan lain sebagainya, sesungguhnya juga tidak mengapa. Tentunya, dalam rangka marketing.
“Marketing itukan tidak terbatas. Segala hal kan bisa dilakukan. Contoh, ada organiasi atau apalah, yang berangkat keluar membawa nama daerah, bisa juga disupport. Minimal dibuatkan baju dengan logo BPR dan taglinenya. Nah, ini kami melihat BPR kurang bergerak di sosial masyarakat. Bergeraknya di pemerintahan terus,” cetus Yudi.
Oleh karena itu, DPRD berencana akan memanggil jajaran Direksi BPR Baturaja, untuk mempertanyakan hal-hal diatas, termasuk mempertanyakan sejauh mana standar operasional BPR dalam memberikan pinjaman kepada nasabah. Ini jika dikaitkan dengan adanya kasus pencairan dana pinjaman Krida yang diduga adanya pemalsuan tanda tangan.
“Ya. Kami akan memanggil pihak BPR dalam waktu dekat, pemanggilan ini salah satunya terkait kasus dugaan pemalsuan tanda tangan untuk pencairan dari BPR Baturaja dana fasilitas Krida talangan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) perjalanan dinas,” sambung Densi Hermanto.
Komentar