Ia juga berharap pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD berlangsung secara konstruktif. Masukan dari legislatif dinilai penting untuk menyempurnakan dokumen KUA-PPAS sebelum disepakati bersama.
Usai penyampaian nota pengantar, DPRD selanjutnya akan membahas dokumen KUA-PPAS bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pembahasan tersebut menjadi tahapan krusial sebelum pemerintah daerah menyusun Rancangan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2027.
Pembahasan KUA-PPAS menjadi penentu arah kebijakan fiskal daerah untuk satu tahun ke depan. Karena itu, prosesnya diharapkan mampu menghasilkan APBD yang tepat sasaran, efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (ril)
Komentar