Mirza mengaku kecewa karena berbagai laporan yang disampaikan selama ini belum menghasilkan penanganan yang benar-benar tuntas.
“Survei seperti ini saja sudah yang keenam kalinya. Masyarakat sudah bingung harus mengadu ke mana lagi,” katanya.
Politisi PAN itu menegaskan, persoalan keselamatan warga tidak boleh terhambat hanya karena perdebatan kewenangan antara pemerintah daerah, provinsi maupun pusat.
“Jangan sampai semua saling lempar tanggung jawab. Yang terancam itu rumah warga,” tegasnya.
Ia bahkan menilai penanganan longsor di Desa Peninjauan sudah menyerupai drama berkepanjangan. Jika tidak ada langkah nyata, pihaknya siap membawa persoalan tersebut ke Ombudsman.
“Kalau terus dibiarkan, kami akan lapor ke Ombudsman. Karena yang terlihat saat ini adalah pembiaran,” tandasnya.
Kepala Desa Peninjauan Nopi Taruna menyebut sedikitnya 10 rumah berada dalam zona ancaman longsor. Bahkan salah satu rumah kini hanya berjarak sekitar tiga meter dari bibir longsoran.
“Kalau sampai terjadi sesuatu, kita semua punya tanggung jawab. Jangan tunggu ada korban dulu,” katanya.
Komentar