“Tahun ini jumlah formasi hanya 625. Itu untuk Kabupaten OKU, bukan satu instansi. Sedangkan tenaga honorer yang ada berkisar 4.000-an, dan yang terdata di database ada sekitar 3.400-an. Maka kami meminta Pemkab OKU menambahi kuota menjadi 2.000,” cetus Ridwan, menyampaikan tuntutannya di Pendopoan Rumkab OKU, pagi itu.
Hal senada dikatakan Meli Susanti, perwakilan tenaga honorer Puskesmas SP8 di wilayah Kecamatan Peninjauan, OKU.
Sembari sesegukan, Meli meminta Pemkab untuk dapat memikirkan nasib mereka yang sudah belasan, bahkan puluhan tahun mengabdi.
“Kalau kuota yang disiapkan hanya segitu (625), berarti membunuh kami. Sejak saya tahu kabar kuota itu, sampai hari ini saya menangis. Kami mohon Pak, tolong bantu kami,” pintanya.
Sebelum menjawab permintaan honorer, Pj Bupati OKU Teddy Meilwansyah meminta Kepala BKAD OKU, Setiawan, untuk menghitung-hitung alokasi anggaran.
Setelah dihitung, Setiawan menyebut, bahwa kemampuan maksimal hanya bisa menambah kuota menjadi 700.
“Itu kemampuan kita. Sehingga defisit kita menjadi Rp84 miliar untuk tahun depan. Sebab, PPPK perekrutan tahun 2023 lalu saja belum bisa mencover (gaji) setahun). Baru 6 bulan,” ujarnya kepada Pj Bupati dan di hadapan honorer.
Komentar