Ternyata para honorer belum terima atas penambahan itu. Soalnya sangat jauh dari permintaan mereka.
Melihat itu, Pj Bupati ‘seakan’ pasang badan. Sehingga dia menyampaikan kerelaan memotong biaya perjalanan dinas dll, agar kuota dapat ditambah sesuai permintaan.
Kemudian, dengan analisa-analisa hitungannya, Kepala BKAD Setiawan lantas menyebut hanya mampu menambah menjadi 800.
“Setelah efisiensi dengan mengurangi biaya-biaya perjalanan dinas dll, maka hitungan kami bisa nambah jadi 800. Itu yang bisa, sehingga defisit menjadi Rp91 Miliar. Prosentasenya sudah mencapai 48,9 persen dari anggaran,” sebut dia.
Namun lagi-lagi, honorer masih belum puas juga. Agar tak ricuh, lantas Pj Bupati Teddy pun meminta tambah lagi kuota menjadi 900. Dari manapun dananya, dia minta dicarikan.
“Sudah ya. Nanti bisa kolaps (roboh,red) kita,” ujar Teddy, yang pada akhirnya membuat honorer mau tak mau menerima.
Menurut Teddy, Pemkab bukannya tidak mau menuruti permintaan penambahan kuota sesuai permintaan tenaga honorer. Tapi kenyataannya, kata dia, memang tidak bisa. Regulasinya pun berubah.
Komentar