Mereka meminta penetapan tersangka dilakukan apabila telah memenuhi minimal dua alat bukti sesuai ketentuan hukum.
FPR juga meminta KPK memeriksa seluruh pejabat di lingkungan Pemkab OKU guna mengungkap secara terang konstruksi perkara yang diduga berkaitan dengan proyek-proyek bersumber dari APBD.
Massa aksi turut menyoroti sejumlah fakta persidangan, mulai dari dugaan adanya perintah pencairan dana pokir, komunikasi pejabat daerah terkait pengondisian alokasi proyek, hingga dugaan permintaan fee kepada kontraktor sebagai kompensasi proyek APBD.
Tak hanya itu, FPR juga menyinggung dugaan praktik gratifikasi yang disebut berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masif melalui pihak perantara kepada pejabat daerah.
Bahkan, dalam pernyataan tersebut juga disebut adanya dugaan permintaan uang yang disebut sebagai gratifikasi THR kepada kontraktor pasca pelantikan kepala daerah terpilih.
Atas dasar itu, FPR mendesak KPK menelusuri aliran dana serta membekukan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
Komentar