Survei yang sama mencatat, 51 persen warga menilai pemerintah sekarang sering atau selalu mengabaikan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Sementara hanya 38 persen yang menilai sebaliknya.
“Di mata masyarakat, pemerintah atau pejabat sering melanggar fondasi hukum,” kata Saiful.
Menurutnya, persepsi negatif ini sudah muncul sejak awal Prabowo menjabat presiden pada Oktober 2024 dan terus bertahan hingga sekarang.
Takut Ditangkap Sewenang-wenang
Rasa cemas publik juga terlihat dari meningkatnya ketakutan terhadap aparat penegak hukum.
Sebanyak 58 persen warga pada Maret 2026 mengaku masyarakat umumnya takut terhadap penangkapan semena-mena.
Angka ini melonjak tajam dibanding Februari 2024 yang masih di angka 36 persen.
Saat Prabowo mulai menjabat pada Oktober 2024, angka tersebut sudah naik ke 51 persen, dan kini terus meningkat.
“Mayoritas warga merasa ada ketakutan terhadap penangkapan yang tidak semestinya,” ungkap Saiful.
Alarm Demokrasi?
Kenaikan tiga indikator sekaligus yakni, takut bicara politik, anggapan pelanggaran konstitusi, dan kekhawatiran terhadap aparat, dinilai menjadi sinyal serius bagi kondisi demokrasi.
Komentar