“Ada empat pandangan kami terkait kondisi OKU yang pertama PLH Bupati telah gagal melaksanakan tugasnya di OKU, Kedua PLH Bupati OKU hanya menjadi beban masyarakat OKU, ketiga PLH Bupati OKU saat ini adalah produk kesewenang-wenangan Gubernur Sumsel dan terakhir kita meminta DPRD OKU untuk mendesak Gubernur segera menunjuk PJ Bupati OKU,” Tambah Bowo Sunarso Koordinator Aksi.
Bahkan massa juga menyebutkan jika gubernur Sumsel sudah ingkar janji terkait dengan penetapan PJ Bupati OKU yang sebelumnya akan di selesaikan pada bulan September lalu. ” Kita sudah tidak percaya lagi dengan gubernur Sumsel sehingga Kedepan tidak layak lagi jadi gubernur Sumsel jika tidak mampu mengeluarkan kebijakan terkait penetapan PJ OKU,” Sambung Bowo.
Aksi massa sendiri ditemui secara langsung ketua DPRD OKU, Ir Marjito Bahri bersama sejumlah anggota DPRD OKU lainnya. Dikatakan Marjito pihaknya sendiri pernah mendatangi kantor menteri dalam negeri pasca pernyataan gubernur yang akan menyelesaikan permasalah penetapan PJ Bupati OKU, namun ternyata saat itu berkas pengajuan memang belum masuk ke Kemendagri.
Komentar