“Ini sudah tidak sehat lagi. Itu harus diubah. Dan output dari pemberian Tukin itu sendiri masih kita pertanyakan. Sebab kita hanya terima laporan saja setiap tahun,” imbuh dia.
Namun begitu, di tengah kondisi pandemi ini, Yudi sepakat bagaimana caranya mendistribusikan hal-hal yang wajib dulu. Salah satunya itu, Tukin. Bahwa Tukin menurut dia, menjadi kewajiban yang harus diberikan secara penuh.
“Intinya, ini lagi diperjuangkan dan dipikirkan. Masih dimungkinkan untuk itu (pembayaran Tukin). Tapi perlu diingat, ini juga tergantung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam melakukan efisiensi-efisiensi anggaran. Saya yakin, Pak Tarmizi (Sekda,red) dan Pak Hanafi (Kepala BPKAD) mampu untuk mengefisiensikannya,” jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan, bahwa bukan hanya Tukin yang sedang diperjuangkan DPRD. Rencana kenaikan gaji Kepala Desa (kades) tahun 2021, inipun juga sedang dipikirkan dan diperjuangkan.
Lalu bagaimana hutang kerjasama berupa advertorial antara Pemkab OKU dalam hal ini Bagian Humas dan Protokol setda OKU dengan media-media partnernya yang belum terbayar? Ditegaskan Yudi, bahwa, yang namanya hutang, tentu harus dibayar dalam tahun berjalan.
Komentar