Apakah akan dibayarkan di tahun ini juga? “Itu ranah Sekretariat Daerah (Setda). Mereka menganggarkan atau tidak. Pada prinsipnya, hutang pada pihak ketiga harus dibayar. Dan lagi-lagi, ini tergantung sikap pemerintah,” demikian Yudi.
Sementara itu, Densi Hermanto, salah satu anggota DPRD OKU dari Fraksi Kebangkitan Bangsa menambahkan, bahwa terjadinya defisit ini dikarenakan ada asumsi pendapatan tidak mencapai target (posisi PAD). Dan kedua, adanya refocusing anggaran belanja untuk membiayai penanganan Covid-19.
“Sumber APBD kita dana-dana transfer itulah. Untuk PAD, sama sekali tidak bisa diharapkan. Rendah sekali. Tekor APBD kita. Dan kabarnya pula, dana yang dianggap bisa dipakai di APBD Perubahan nanti baru ada sekitar Rp30 miliar,” ungkap Densi.
Senada disampaikan Ketua DPRD OKU, H. Marjito Bachri, ketika diwawancarai wartawan di ruang kerjanya, sehari sebelumnya. Kata Marjito, saat ini Kabupaten OKU dalam kondisi defisit anggaran sampai Rp 170 milyar.
“Kita tawarkan kepada daerah silahkan saja untuk pengajuan Tukin. Tapi bagaimana soal serapan anggaran sampai Agustus,” ujarnya, Senin (30/8). Artinya Pemkab yang nantinya menghitung supaya angka tersebut sesuai dengan apa yang diusulkan sebagai kebutuhan untuk penganggaran Tukin.
Komentar